Salah satu akibat dari pola pemerintahan dan pembangunan terpusat yang selama ini dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia adalah timbulnya berbagai ketimpangan, baik kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Hanya segelintir orang dan wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan/pemerintahan yang betul-betul dapat mengenyam arti pembangunan, sementara di sisi lain masyarakat atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, masyarakat dan wilayah Nusa Tenggara sebagai contoh, tidak pernah mengenyam ataupun mengerti arti pembangunan.

Bagi sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara, laju pembangunan berarti semakin jauh tertinggalnya kehidupan mereka di bandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, dan pembangunan juga diartikan sebagai suatu era di mana semakin pandainya orang-orang dari pusat kekuasaan untuk mengeksploitasi kehidupan mereka demi kepentingan segelintir orang.

Pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat menyebabkan wilayah Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara, tetap menjadi wilayah yang tertinggal dan masyarakatnya menjadi begitu submisif. Jika pun ada pembangunan, eksploitasi sumber daya alam sebagai contoh, maka masyarakat yang tidak berdaya ini hanya menjadi obyek dan harus menanggung dampak negatif dari pembangunan tersebut.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat Nusa Tenggara di segala aspek kehidupan, terutama menyadarkan masyarakat Nusa Tenggara akan hak-hak mereka. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat agar mampu menggagas masa depan mereka yang lebih baik.